Mahfud Bongkar Data 349T Kemenkeu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md akhirnya membuka secara gamblang. Rincian data transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang ia sebut sebanyak Rp 349 triliun.
Kata Mahfud, pelakunya termasuk 491 pegawai Kementerian Keuangan.
Dia mengatakan, data transaksi janggal yang dia peroleh dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang total nilainya sebanyak Rp 35 triliun. Jauh lebih banyak dari yang Menteri Keuangan Sri Mulyani sampaikan yaitu sekitar Rp 3 triliun.
“Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun.” Demikian kata Mahfud Md saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Selanjutnya, yang kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang dugaannya melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar Rp 53,82 triliun. Terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU sebesar Rp 260 triliun.
“Itu transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU. Yang belum kita peroleh data keterlibatannya sebesar Rp 260 triliun. Sehingga jumlahnya Rp 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya,” ucap Mahfud.
Mahfud memyebut bahwa Sri Mulyani saat melihat data ini, sebetulnya terkejut. Karena laporannya tidak pernah ia pegang meski PPATK menyebut telah menginformasikan sejak 2009 silam. Sebab, data itu kata Mahfud hanya terhenti di tingkat jajaran anak buahnya.
“Ketika bertanya kepada bu menteri, bu menteri kaget karena enggak masuk laporannya. Karenanya yang menerima surat by hand itu orang yang ada di situ. Yang bilang ke bu Sri Mulyani, bu enggak ada surat itu. Loh kata PPATK ini suratnya, baru ada penjelasan, tapi beda,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan. Secara total jumlah PNS Kementerian Keuangan yang terduga terlibat dalam transaksi janggal Rp 349 triliun itu sebanyak 491 orang. PNS di Kementerian atau Lembaga lain sebanyak 13 orang dan tenaga non PNS atau non ASN sebanyak 570 orang.
Menurut Mahfud jumlah para pegawai yang terlibat itu menunjukkan adanya jaringan di kementerian. Yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ini katanya jaringan yang serupa dengan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Eks pejabat di Ditjen Pajak yang tengah KPK tetapkan sebagai tersangka.
“Yang terlibat di sini jumlah entitasnya dari kemenkeu 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya Rafael sudah tertangkap selesai. Loh di laporan ini ada jaringannya, bukan Rafael nya, itukan pidananya,” kata Mahfud.
Mahfud Menyebutkan Ada Oknum Tutup Akses Sri Mulyani Atas Data PPATK
Mahfud Md selanjutnya mengungkapkan ada pihak menutup akses Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terhadap data yang tersampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Maka dari itu, dalam beberapa kali pernyataan kepada publik ada ketidaksepahaman yang muncul.
“Dari keterangan bu Sri Mulyani tadi saya ingin menjelaskan fakta dan datanya bisa ambil di sini. Bahwa ada kekeliruan pemahaman bu Sri Mulyani karena tertutupnya akses dari bawah. Sehingga apa yang terjelaskan dari tadi penerimaan data tanggal 14 ketika bertemu dengan pak Ivan.” Kata Mahfud saat rapat kerja dengan Komisi III, DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Mahfud mencontohkan, dalam sebuah pertemuan bersama Kemenkeu dan PPATK, bertanya kepada Sri Mulyani soal uang Rp 189 triliun. Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui adanya data tersebut, berdasarkan laporan pejabat eselon I Kemenkeu.
“Itu pejabat tingginya eselon I (bilang) gak ada, gak pernah ada. Pak Ivan bilang ada. Baru ada oh itu nanti kita cari,” jelas Mahfud.
Padahal menurut Mahfud itu adalah data penting. Bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang dengan 15 entitas di bidang Bea Cukai. Surat yang tersampaikan sebanyak 300 surat tidak ada terima langsung oleh Sri Mulyani. “Jadi ada akses yang tertutup untuk Bu Sri Mulyani,” pungkasnya.
*Dari berbagai sumber media
Mahfud Bongkar Data 349T Kemenkeu
UT Hong Kong & Macau; Desain website oleh Cahaya Hanjuang
