Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Soal Transaksi Janggal 300T Di Kemenkeu

Saya berterimakasih atas dukungan Pak Mahfud MD kepada saya dan Kemenkeu untuk melakukan pembersihan Kemenkeu dari praktik korupsi.

Terkait data PPATK Rp 300 Triliun transaksi mencurigakan – sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK. Informasi yang PPATK sampaikan ke Menkeu/Kemenkeu TIDAK SAMA DENGAN yang tersampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH.

Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tsb ke masyarakat agar tidak simpang siur.

Tentang kasus RAT- informasi PPATK kepada Kemenkeu hanya terkait 4 rekening (2016 – 2019) nilai transaksi antara Rp 50 juta – Rp 125 juta.

Sementara itu, Informasi PPATK tentang RAT yang dikirim ke pak Mahfud dan APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar. Data ini Tidak tersampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu.

Informasi PPATK ke Itjen Kemenkeu dari tahun 2007 s.d. 2023 total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai. Sehingga 185 informasi tsb adalah ATAS PERMINTAAN Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK.

Dari informasi tersebut, 352 pegawai menerima hukuman disiplin (126 kasus). 86 kasus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). 16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti APH. 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non Kemenkeu.

Kemenkeu saat ini sedang menginvestigasi 69 pegawai yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan disiplin sesuai pelanggaran mereka.

Saya minta Itjen Kemenkeu menyampaikan ke publik perkembangan investigasinya.

Itjen Kemenkeu menerima pengaduan melalui Whistleblowing System sbb.

• Tahun 2017: 510 Pengaduan – 66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud.

• Tahun 2018: 482 Pengaduan – 118 hukdis fraud.

• Tahun 2019: 445 Pengaduan – 83 hukdis fraud.

• Tahun 2020: 446 Pengaduan – 71 hukdis fraud.

• Tahun 2021: 599 Pengaduan – 114 hukdis fraud

• Tahun 2022: 805 Pengaduan – 98 hukdis fraud.

Kami akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat. Kami bekerjasama dengan semua pihak. Terimakasih atas dukungannya.

Terus bersihkan dari yang kotor dan korup.

Hargai dan dukung yang bekerja jujur, bersih, dan kompeten.

Jakarta 11 Maret 2023.

Sementara detik jateng memberitakan.

Tanggapan Sri Mulyani Soal Transaksi Janggal Rp 300T Di Kemenkeu

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku baru hari ini menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi. Sri Mulyani mengaku sempat berkomunikasi dengan Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sri Mulyani Soal 300T

“Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK pertama surat itu baru saya terima tadi pagi. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu enggak ada angkanya, jadi saya enggak tahu juga dari mana angkanya?” Kata Sri Mulyani di kantor pajak KPP Pratama Surakarta, Kamis (9/3/2023).

Sri Mulyani mengaku bakal berkomunikasi lebih lanjut dengan Mahfud Md dan Ivan Yustiavandana. Dia ingin memastikan soal temuan angka Rp 300 triliun itu.

“Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan (PPATK) angkanya tuh dari mana? Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya media dan masyarakat”, ujarnya.

Sri Mulyani pun mengaku sempat bertanya kepada Kepala PPATK mengenai cara perhitunganya.

“Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana? Datanya seperti apa? Karena di dalam surat yang tersampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman nggak ada satu pun angka”, terang dia.

Mahfud Ungkap Temuan Transaksi Mencurigakan

Sebelumnya, Mahfud mengungkap temuan aliran uang mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu saat di UGM. Selain itu, Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan itu paling banyak terjadi di Ditjen Pajak (DJP) dan Bea Cukai.

“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini,” kata Mahfud, Rabu (8/3).

Sri Mulyani Soal 300T

UTHKG; Desain website oleh Cahaya Hanjuang

About the author : Ryan Winters
Tell us something about yourself.