Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset, DPR Justru Menuding Pemerintah Belum Solid
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan pihak pemerintah belum solid terkait pembahasan salah satu pasal pada Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Bambang mengatakan bahwa saat ini RUU tersebut masih ada dalam kajian parlemen. Dia pun sudah kerap mendengar dorongan pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan tersebut
Bambang membeberkan bahwa pihak pemerintah pun masih belum satu suara mengenai salah satu pasal dalam RUU tersebut, yakni tentang pengurusan barang/aset rampasan.
“Ada beberapa hal di pemerintah ini sebenarnya juga yang belum solid. Salah satunya pasal [yang mengatur] siapa pengelola barang rampasan,” ujarnya saat memberi keterangan di Gedung DPR, Kamis (9/2/2023).
Menurut politisi PDIP itu, beberapa kementerian/lembaga memiliki otoritas dalam mengurus barang rampasan Negara. Misalnya, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Keuangan.
“Karena Bendahara Negara itu Menteri Keuangan, dia minta itu [aset rampasan] masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi di pemerintah itu juga belum selesai, tetapi memang ingin segera ada pembahasan. Gitu loh,” tutur pria yang akrab dengan sapaan Bambang Pacul itu.
Dia mengaku saat ini masih menunggu RUU Perampasan Aset untuk segera penyerahan ke DPR dari pemerintah. Seperti kita ketahui, rancangan payung hukum itu merupakan inisiatif pemerintah.
Presiden Jokowi telah memberikan instruksi tegas untuk bisa mendorong segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Selain RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Jokowi meminta untuk bisa segera mendapat teken dari legislator. Hal tersebut menyusul anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ke skor 34/100 pada 2022, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni 38/100.
“Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera mulai pembahasannya,” ujarnya dalam jumpa pers di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023)
Sumber : dari berbagai sumber di internet
Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset
UT Hong Kong & Macau; Desain website oleh Cahaya Hanjuang
